Pusat Kota Bandung Perlu Hutan?

Oleh: Herry Dim untuk #saveXpalaguna

Tindakan mengejar keuntungan dengan mengorbankan alam dan peradaban, bukanlah pembangunan melainkan perusakan. Hal ini tidak boleh dibiarkan, karena peradaban Suku Naga lebih matang dan dewasa daripada peradaban yang akan dipaksakan kepada mereka.

(Rendra, petikan dialog pada naskah "Kisah Perjuangan Suku Naga," manuskrip, Yogya, 19 Juli 1975)

AREA hijau di tengah adalah titik alun-alun barat, itu pun berupa rumput sintetik yang berarti hijau artifial. #saveXpalaguna

IZINKAN tulisan ini hendak memulai dengan pertanyaan: perlukah “hutan kota” di pusat kota Bandung?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di zaman sekarang ini, kiranya tidaklah rumit. Setiap orang yang memegang ponsel cerdas, kini, bisa segera melihat kenyataan langsung melalui layanan peta google atau semacamnya. Setelah itu, tidaklah perlu pula dimulai dengan kerumitan teoritik sebab dengan pandangan awam pun akan segera terjawab, bahwa kawasan pusat kota Bandung yang berorientasi ke alun-alun itu sudah demikian padat. Nyata sudah penuh dengan bangunan. Satu-satunya yang masih tampak hijau adalah area alun-alun, itu pun seperti dimaklumi oleh hampir seluruh penduduk kota Bandung, hijaunya bersifat artifisial, bukan hijau yang sebenarnya melainkan dihijaukan dengan rumput sintetik.

Bermula pada perubahan terakhir alun-alun Bandung yang terjadi pada tahun 2001, yaitu di masa pemerintahan H.A.A Tarmana yang kelak berlanjut di masa Walikota Bandung H. Dada Rosada, M.Si. dan Gubernur Jawa Barat, Drs. H. Danny Setiawan, M.Si., saat itu Masjid Raya Bandung diperluas, alun-alun diubah jadi berbeton dan di bawahnya dibangun 2 lantai area parkir, diresmikan pada 4 Juni 2003. Penghamparan rumput artifisial merupakan inisiatif walikota terkini, Ridwan Kamil, dengan alasan beton yang kini menjadi penyangga alun-alun, bagaimanapun, tak akan menjadi tempat tumbuhnya rumput secara alamiah. Maka sejak 2014/15 wajah pelataran alun-alun Bandung pun berubah.

Lingkungan Kota-kota di Dunia

Lintasan pembuka di atas, itu sekadar untuk menyingkap gambaran bahwa sejatinya kawasan alun-alun itu sudah tidak memiliki lagi ruang terbuka hijau, kecuali sedikit saja di pelataran Pendopo Kota Bandung yang terletak di sebelah selatan alun-alun. Keadaannya sudah nyata mengkhawatirkan (untuk tidak dikatakan sudah gawat).

Ledakan perkembangan kota yang terjadi di Bandung sesungguhnya tidaklah menyendiri melainkan telah menjadi perkara kota-kota di seluruh dunia. Kegawatan tersebut mendorong PBB melalui SGD (Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan), menyelenggarakan konferensi besar demi masa depan kota-kota dunia, September 2015, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Habitat III. Seluruh delegasi merumuskan kerangka kerja baru yang akan mengatur dunia berdasar diskursus pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dengan menyusun ulang perencanaan dan pengelolaan yang laik huni. Rumusan tersebut  menjadi kesepakatan yang disetujui 193 negara anggota PBB. Habitat III pada gilirannya diharapkan menjadi pedoman kerja para walikota, otoritas lokal dan regional, masyarakat sipil, komunitas-komunitas, dan para perencana kota. Sementara salasatu kerangka strategisnya itu sama atau saling-rujuk dengan Kesepakatan Hutan Internasional (The International Arrangement on Forests), Agenda 2030, dan Kesepakatan Paris yang menempatkan titik tekan pemaknaan “keberlanjutan” itu pada keberadaan hutan-hutan.

Baik berkait dengan kesepakatan di atas atau pun atas kesadaran sendiri, kota-kota di dunia pun bangkit seperti berlomba untuk memperbaiki diri. Sebut misalnya Tokyo yang demikian sibuk, bahkan di area metropolitannya terus-menerus ditanami pohon dan berbagai tanaman urban. Hong Kong mengembangkan program pengendalian erosi tanah, memperbaiki daerah lahan kritis di pinggiran perkotaan, sekaligus meningkatkan tempat-tempat rekreasi ekologis. Singapura memang sejak pertumbuhannya telah menanamkan kebijakan hutan kota (urban forestry policies) sehingga dengan yakin memaklumatkan diri sebagai ‘kota tropis yang unggul dan hijau.’ Shanghai yang semula dikungkung masalah pencemaran udara, kini mengembangkan moda hutan kota bahkan telah berhasil membangun taman baru di pusat kota. Sydney yang semula mengalami masalah pencemaran pesisir karena perkembangannya yang pesat, sejak 20 tahun terakhir melakukan kontrol pesisir dan konservasi air. Pemerintahannya bahkan memberlakukan reformasi harga air, dan melibatkan masyarakat dalam menjalankan strategi lingkungan. Dubai, tidaklah kalah menarik, antara lain mengembangkan prinsip-prinsip etik lingkungan hidup yang berlaku di dalam ajaran Islam.

CONTOH hutan kota di Hong Kong. #saveXpalaguna

Demikian sekadar contoh-contoh alakadarnya. Kota-kota yang disebut di atas itu tak lain merupakan kota niaga yang termasuk kategori tersibuk di dunia. Tapi kiranya mereka menyadari bahwa tak mungkin lagi mempertahankan apalagi mengembangkan perekonomian atau perdagangan jika tanpa memperhatikan keseimbangan habitatnya. Dunia kian menyadari bahwa hutan kota atau taman-taman alamiah, itu memiliki manfaat sosial-ekonomi, psikologis, rekreasi, dan kehidupan satwa.

Hutan Kota di Eks Palaguna

Pusat kota Bandung (kawasan alun-alun) pun tak jauh berbeda, sejak awal pertumbuhannya membentuk diri menjadi kawasan komersil atau kawasan perdagangan. Secara teoritik atau pun fakta kasat mata, kawasan alun-alun tampak nyata sudah terlalu padat, tak mungkin lagi menahan beban bangunan. Namun anehnya ada selentingan, bahwa pada lahan eks Palaguna akan dibangun kembali bangunan vertikal. Pemerintahan provinsi selaku pemilik aset dan pemerintahan kota selaku pemegang otoritas perizinan telah bergandengan dengan pemodal, mereka sudah bergerak untuk membangun mal, apartemen, dan rumah sakit.

JIKA eks Palaguna tak diselamatkan, kelak akan hadir gedung bernama Bandung Icon yang dibangun oleh PD Jawi bersama pemodal Lippo Group.* #saveXpalaguna 

Padahal, baik dari sisi alasan seperti terurai di atas atau pun berdasar sisi kesejarahan dan budaya, idealnya lahan eks Palaguna yang kebetulan kini telah rata dengan tanah itu dikembalikan menjadi “penyeimbang” kehidupan kota secara keseluruhan. Akan elok sekali jika di sana menjadi hutan atau taman kota, sekaligus menjadi wahana untuk “ngamumule” kembali sumur Bandung yang ditandai oleh Raden Adipati Wiranata Kusumah II pada 25 Mei 1811.

Raden Adipati Wiranata Kusumah II menerakan teks: Sumur Bandung méré karahayuan ka Dayeuh Bandung // Sumur Bandung kahayuning Dayeuh Bandung. Itu adalah teks pusaka, tak lain merupakan doa bagi kota Bandung dengan penanda berupa sumur Bandung. Untuk sementara penulis tidak menyertakan teks “ayana di Gedung PLN Bandung” yang kemungkinan besar merupakan tambahan, mengingat N.V. GBO yang kemudian menjadi gedung PLN tersebut baru berdiri/diresmikan pada 26 Oktober 1939.

Ada beberapa versi pendapat tentang letak sumur Bandung. Frances B. Affandy dan Andi Abubakar (2003), misalnya, menyebut sumur yang muncul dari jejak tancapan tongkat R.A.A Wiranatakusumah itu terletak di sebelah selatan Pendopo Kabupaten Bandung, ada pula pendapat bahwa sumur tersebut terletak di area bekas bangunan gedung Miramar yang kini telah kembali rata bersamaan dengan eks Palaguna, dan yang sementara ini paling dikenal yaitu di dalam bangunan gedung PLN.

Penulis, untuk sementara, berpihak kepada pendapat yang menyebut bahwa sumur Bandung itu terletak di area bekas bangunan gedung Miramar atau kawasan eks Palaguna sekarang ini. Dasar asumsinya bahwa R.A.A Wiranatakusumah menancapkan tongkat dan Daendels yang juga menancapkan tongkat sebagai patok atau tugu penanda kilometer "nol" kota Bandung, itu berindikasi “perlawanan” urang Bandung terhadap kuasa Hindia Belanda, dan atau semacam “perang kekuasaan” secara simbolik.

Itu, tentu saja, pelu digali kesejarahannya secara serius. Namun sebatas tulisan ini, cukuplah untuk mengatakan bahwa tiga titik sumur Bandung itu kiranya bukanlah tempat samanea. Jika pemerintahan provinsi Jabar dan pemkot Bandung yang bertrio dengan pemodal itu tetap bersikeras membangun kembali lahan eks Palaguna menjadi gedung tinggi, bersiaplah untuk menerima segala mamala.***

LAHAN eks Palaguna (kiri) yang direncanakan oleh PD Jawi (BUMD Pemprov Jabar) bersama Lippo Group akan dibangun menjadi mall, hotel, dan rumah sakit. Tampak pada foto adanya alat berat yang mengancam sempadan sungai Cikapundung.* #saveXpalaguna 

(Herry Dim, seniman, pemerhati kebudayaan, eseis, tinggal di Bandung)   

Tulisan ini dimuat “Pikiran Rakyat,” 3 Februari 2017, dengan judul “Hutan di Pusat Kota” 

- - - - - - - - -

Dimuat di Opini “Pikiran Rakyat,” halaman 26, 3 Februari 2017.